JABAR EKSPRES – Sejumlah warga yang mengaku jaraknya dekat dengan kawasan sekolah melakukan unjuk rasa di depan SMAN 3 Depok.
Mereka protes lantaran tak dapat masuk ke sekolah negeri dalam sistem zonasi, padahal jarak rumah mereka dekat dengan sekolah. Warga dan siswa yang mendatangi sekolah bermaksud meminta alasan kepada pihak sekolah.
Salah satu warga, Tatana mengaku tidak diterima di SMAN 3 Depok, padahal jarak rumahnya dekat dengan sekolah tersebut.
Baca Juga:Puskesmas hingga 3 SDN Berdiri di Lahan Milik Desa Cinunuk, Hilir Mudik Pengunjung Jadi Sumber Kemacetan Lalu Lintas?Jelang Pemilihan Umum 2024, KPU RI Gelar Simulasi Pemilu Pertama di Kabupaten Bogor
“Dekat rumahnya di Kali Baru tapi ngga masuk sistem zonasi,” katanya, Kamis (27/7).
Sampai saat ini, dia pun belum bersekolah. Tatiana mengaku tidak mendaftar ke sekolah lain.
“Ngga daftar ke sekolah lain. Harapannya bisa sekolah disini,” ujarnya.
Kordinator aksi, Roy Pangharapan mengatakan, unjuk rasa ini digelar karena banyak siswa miskin yang tidak masuk ke sekolah negeri.
“Demo ini terkait dengan siswa miskin yang ditolak di sekolah negeri,” katanya.
Dia mendampingi orang tua dan siswa yang diduga ditolak masuk ke sekolah negeri untuk mendampingi. Harapannya, mereka dapat difasilitasi agar bisa masuk ke sekolah negeri.
“Kita hadir untuk mendampingi agar siswa miskin yang ditolak ini bisa sekolah,” ujarnya.
Dia menerima aduan sebanyak 14 siswa yang diduga ditolak di sekolah tersebut.
Baca Juga:Terbanyak se-Indonesia, KPU Kabupaten Bogor Miliki 15.228 TPS untuk Pemilu NantiPerangi Narkoba, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Anak Muda Gunakan Waktu Sebaik mungkin
“Yang lapor ke kami 14, mungkin di luar sana ada ratusan bahkan ribuan orang. Ini yang lapor ke kami yang tersisa itu 14 siswa yang tersebar di berbagai sekolah,” tukasnya.
Para siswa itu diduga ditolak karena menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu atau jalur miskin.
Untuk di SMAN 3 sendiri ada dua siswa yang ditolak padahal mereka memiliki dokumen lengkap.
“Mereka dokumen lengkap. Ngontraknya saja sebulan Rp 500 ribu. Ini prihatin ya. Kartunya lengkap PKH punya KIP punya,” pungkasnya. (Mg10)