JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung berencana akan membuat kereta gantung untuk memudahkan transportasi di Kawasan Pacira (Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali) hingga ke Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Nantinya kereta gantung ini akan beroperasi sepanjang 15 kilometer yang berawal dari menara Sabilulungan Soreang. Selain itu, adanya kereta gantung ini juga untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna membenarkan adanya rencana untuk membuat kereta gantung di Kabupaten Bandung.
Menurutnya, nanti kereta gantung ini akan berawal dari Menara Sabilulungan dan membentang sepanjang 15 Kilometer.
“Saya kalau berdasarkan panjang sekitar 15 kilometer antara Menara sampai dengan Rancabali, dan dari Rancabali sampai ke Gambung kurang lebih 10 kiloan,” ujar Dadang saat ditemui, Senin (17/7/2023).
BACA JUGA: Pasca 3 Tahun Vakum, Pemkot Bandung Gelar Lagi Asia Afrika Festival
Dadang menjelaskan awal adanya gagasan mengenai pembangunan kereta gantung ini diawali dari dua akses jalan yang masih representatif seperti di Pacira dan Pangalengan.
Menurutnya kedua akses jalan ini sangat strategis karena ada beberapa tempat wisata, khususnya kawasan Pacira yang masuk ke wilayah Cidaun, Cianjur perbatasan.
“Dua akses Jalan ini sangat strategis pendapat saya. Kenapa karena disitu ada tempat wisata, bahkan itu hampir 1000 tempat wisata yang berada di dua daerah ini Pacira dan Pangalengan yang aksesnya ke laut ke Rancabuaya dan Cidaun,” katanya.
Dadang pun sempat sebelum merencanakan kereta gantung ini mengusulkan pelebaran jalan ke Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).
Namun hal itu ternyata banyak konsekuensinya, kecuali untuk jalan yang tanahnya milik Perhutani yang menurutnya hal tersebut masih bisa dikomunikasikan.
BACA JUGA: Upaya Bangkitkan Ekonomi Kota Bandung: Mulai dari Koperasi, UMKM Hingga Satgas Anti Rentenir
Namun disisi lain, adanya pembangunan jalan atau pelebaran jalan selalu saja ada persoalan, tak terkecuali pembebasan lahan yang menurutnya biayanya sangat besar.
“Tapi yang masih jadi persoalan disini mengenai pembebasan lahan dengan masyarakat itu juga biayanya besar, nah keinginan saya kalau seandainya ini dilakukan pelebaran jalan boleh kita sharing kami siap, misalkan pusat berapa persen misalkan anggaran Rp 10 rupiah, Rp 5 rupiah APBN, APBD provinsi Rp 3 rupiah dan kabupaten Rp 2 rupiah,” terangnya.
