JABAR EKSPRES – Rusia berencana secara resmi membatasi operasi penggantian jenis kelamin dalam waktu dekat. Duma Negara, atau Majelis Rendah Parlemen Rusia, telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) terkait hal ini pada Jumat (14/7).
RUU ini sekarang hanya menunggu pembacaan oleh Dewan Federasi Rusia sebelum disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin.
Secara garis besar, kebijakan tersebut akan melarang intervensi medis yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin seseorang. Selain itu, kebijakan juga membatasi pencatatan sipil untuk perubahan jenis kelamin tanpa melalui operasi.
Namun, kebijakan ini tidak melarang semua prosedur medis terkait isu genitalia. Sebuah komisi medis akan menentukan daftar prosedur yang diizinkan, seperti operasi yang berkaitan dengan anomali bawaan sejak lahir, masalah genetik, dan gangguan endokrin terkait dengan kelainan pembentukan organ intim pada anak.
Baca Juga: Hampir Seribu Orang Jadi Model dalam Sesi Foto Telanjang di Finlandia
“Keputusan ini akan melindungi warga negara kami dan anak-anak kami,” kata Ketua Duma Negara, Vyacheslav Volodin, seperti yang dikutip dari The Moscow Times.
Volodin menggambarkan penggantian kelamin sebagai jalan menuju kemunduran bangsa. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat diterima di Rusia.
Namun, para aktivis hak asasi manusia (HAM) memperingatkan bahwa larangan ini dapat memunculkan masalah lain, seperti meningkatnya operasi penggantian kelamin ilegal dan angka bunuh diri yang tinggi di kalangan transgender.
Baca Juga: Gelombang Panas Melanda Eropa: Italia Tercatat Mencapai 48 Derajat Celcius
Pejabat-pejabat Rusia sering menganggap nilai-nilai liberal Barat, terutama terkait gender dan seksualitas, sebagai ideologi asing yang mengancam nilai-nilai tradisional dan spiritual mereka.
Pada tahun 2022, Rusia juga menerapkan undang-undang yang melarang kampanye yang mendukung hubungan sesama jenis dan gaya hidup LGBT. Undang-undang tersebut juga melarang media untuk menampilkan dan menggambarkan identitas selain heteroseksual.
