“Yang daftar ke SMP masih ada waktu, yang daftar ke SMA pun masih ada waktu karena belum diumumkan, kemarin itu masih belum final. Kalau kemudian kami akan merekomendasikan nama-nama itu, ya pasti di situ pun sudah ada nama-nama yang potensi untuk di diskualifikasi nantinya oleh pihak provinsi,” imbuh Bima.
BACA JUGA: Menjadi Lulusan Tertua di Yayasan Daarul Qur’an, Rominah: Tidak Ada Kata Terlambat
Sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dirinya juga mengaku bakal mengadukan polemik tersebut ke pemerintah pusat hingga Presiden Joko Widodo agar melakukan evaluasi terhadap sistem PPDB jalur zonasi tersebut.
“Saya akan sampaikan kepada menteri pendidikan dan presiden untuk mengevaluasi zonasi. Kita ga siap sistemnya untuk zonasi ketika sistem data kependudukan masih bisa diakali dan juga infrastruktur pendidikan belum merata,” serunya.
Sekedar informasi, hal itu terkuak usai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka kanal aduan terkait pelaksanaan PPDB. Sedikitnya ada hampir 300 aduan yang masuk ke jalur khusus tersebut mengenai berbagai macam indikasi manipulasi terkait PPDB.
Dari aduan dan data-data itu, kemudian Bima Arya bersama jajaran telah melakukan investigasi dan analisa, serta pengecekan langsung ke lokasi ataupun home visit ke titik yang terindikasi dijadikan manipulasi.*(YUD)
