JABAR EKSPRES – Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna memberikan lampu hijau terkait pembangunan BRT Bandung Raya. Dia juga memberikan tanggapan terhadap beberapa isu yang terjadi di lapangan.
“Seperti kita akan lakukan pembenahan parking on street, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor,” ucap Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, 5 Juli 2023.
Dia mengungkapkan, Pemkot Bandung nantinya bersedia untuk melakukan revitalisasi terminal sehingga bisa difungsikan sebagai titik awal dan titik akhir stasiun transportasi ramah lingkungan itu.
BACA JUGA: Didanai Bank Dunia, BRT Bandung Raya akan Mulai Dibangun Tahun 2024
“Kita sediakan dan revitalisasi terminal agar dapat difungsikan sebagai start/end station BRT. Lalu, koordinasi dengan setiap dinas dan instansi terkait di lingkup Kota Bandung untuk implementasi koridor BRT,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga akan berfokus pada peningkatan dan penerapan rute feeder BRT Bandung Raya yang inklusif. Nantinya, rute feeder ini bakal menyesuaikan dan berintergrasi dengan Rute BRT Bandung Raya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi overlapping.
“Rencana rute feeder dapat dijadikan hanya sebagai pilot project dalam masa transisi, namun harus disesuaikan dengan implementasi rute BRT, harus terintegrasi menjadi satu sistem dengan rute BRT. Kita desainkan armada feeder yang mendukung inklusivitas dan keamanan bagi pengguna,” ujar Ema Sumarna.
BACA JUGA: Inilah 20 Rute BRT Bandung Raya di Kota Bandung Tahun 2026
BRT Bandung Raya merupakan proyek transportasi massal ramah lingkungan yang direncanakan sebagai salah satu solusi dalam mengurai kemacetan aglomerasi di Bandung Raya.
Berdasarkan rencana, pembangunan transportasi massal ramah lingkungan ini akan dimulai pada tahun 2024 dan selesai pada tahun 2026 atau 2027. Nantinya, transportasi ramah lingkungan ini akan menghubungkan 5 daerah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Rencananya, transportasi ramah lingkungan ini akan memberi pelayanan pada 17 koridor dengan jumlah armada sekitar 450 bus. Dari total itu, 40 persen nantinya akan menggunakan bus listrik sesuai dengan ketentuan dari Bank Dunia. (*)
