JABAR EKSPRES – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti soroti polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Ia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan.
Usai salat Idul Adha pada Rabu, 28 Juni 2023 Masjid Jami Al Huda, Tebet Timur, Jakarta Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta pemerintah membentuk tim investigasi. Bahkan ia pun berharap Kemenag bergerak cepat.
Kemudian ia mengatakan tim investigasi harus datang langsung ke lokasi dan melihat penyelenggaraan dan pendidikan di Ponpes Al Zaytun.
Baca Juga:Geram Soroti Polemik Al Zaytun, Muhammadiyah Sempat Minta Hal Ini pada PemerintahPolemik Ponpes Al Zaytun Ada Aspek Pidana? Mahfud MD: Akan Ditangani Polri, Tidak Boleh Diambangkan!
Tujuannya yakni, katanya, agar pemerintah bisa memastikan isu yang beredar mengenai Ponpes yang diasuh oleh Panji Gumilang tersebut.
Kemudian Abdul Mu’ti meminta agar pemerintah memberikan sanksi kepada penyelenggara atau bahkan pimpinan Ponpes yang dimimpin oleh Panji Gumilang tersebut bila ditemukan bukti penyimpangan atau penyelenggaraan pesantren yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
“Tapi kalau memang tidak ditemukan adanya masalah, hendaknya juga di clear-kan ke publik supaya masalah Al Zaytun ini tidak terus menguras energi umat,” lanjutnya.
Tak sampai di situ, ia juga menambahkan Kementerian Agama (Kemenag) mempunyai kewenangan untuk mengizinkan pesantren itu dibuka atau ditutup.
“Kementerian Agama juga punya kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pesantren, baik dari sisi kurikulum pembelajaran dan manajerial,” katanya.
Secara terpisah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut Al Zaytun mirip komune, tidak seperti umumnya lembaga pendidikan pondok pesantren.
“Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur, hierarki, dan regulasi.