JABAR EKSPRES – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal tudingan pihak Istana Negara membekingi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dipimpin Panii Gumilang
Di tengah polemik Al Zaytun, ada isu beredar menyebutkan bahwa Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang dibekingi oleh Istana Negara, hingga Presiden Jokowi angkat bicara.
Hal tersebut diungkap oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut saat di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat.
Baca Juga:Terbongkar! Panji Gumilang Berkaitan dengan Ahmad Mushadeq, Begini Pengakuan Mantan Pengurus Al ZaytunPengamat Politik: Cak Imin Dinilai Bisa Jadi Cawapres Kuat bagi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menanggapi rumor terkait nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terseret dalam polemik Al Zaytun.
Pasalnya, disebut-sebut bahwa KSP Moeldoko sebagai beking dari Ponpes Al Zaytun.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi membantah bahwa KSP Moeldoko sebagai beking Ponpes Al Zaytun.
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk bersabar lantaran sudah ia perintahkan sejumlah pihak terkait.
Kemudian Kepala Negara tersebut mengatakan akan menyampaikan ke publik terkait polemik Al Zaytun jika sudah ada hasil.
“Ya, sabar lah itu Pak Menkopolhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami.
Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan,” katanya.
Sepweti diketahui bahwa pada Pinpes Al Zaytun menyita perhatian publik, terlebih pernyataan Panji Gumilang yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam.
Baca Juga:Ridwan Kamil Angkat Bicara Soal Penyelesaian Polemik Ponpes Al Zaytun, Gubernur Jabar: Langkah Pemerintah Akan Diumumkan Mahfud MDPolemik Ponpes Al Zaytun Dilimpahkan ke Pemerintah Pusat, Ridwan Kamil Tegaskan Pemprov Jabar Akan Fokus pada Hal Ini
Aksi demo pun telah digelar beberapa kali sebagai bentuk protes pada Ponpes Al Zaytun
Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu telah mengimbau para orangtua untuk tidak memasukkan anak-anaknya ke Ponpes Al Zaytun.
Karena mereka menilak bahwa ajaran di Ponpes Al Zaytun bertentangan dengan syariat Islam.
Pemerintah pun akan mengumumkan langkah yang ditempuh untuk penyelesaian polemik Al Zaytun tersebut melalui Menko Polhukam, Mahfud MD. (*)