Pemerintahan ini menghapuskan konstitusi dan sistem pemerintahan sipil yang sebelumnya ada di Myanmar dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan secara langsung.
Reaksi internasional terhadap junta militer juga beragam. Beberapa negara dan lembaga internasional mengutuk kudeta dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah NLD yang ditahan.
Beberapa sanksi juga diberlakukan terhadap militer dan individu yang terlibat dalam kudeta.
Baca Juga:Gagah! Indonesia Akhirnya Punya Satria 1 sebagai Satelit Pertama di Ruang AngkasaDuh, Sang Istri Sebut Kaesang Cuma Boneka Politik Saja, Kok Bisa?
Namun, meskipun ada tekanan internasional dan protes di dalam negeri, junta militer Myanmar telah mempertahankan kekuasaannya hingga saat ini.
Situasi politik di Myanmar tetap tidak stabil dan kekerasan telah terjadi antara pasukan keamanan dan pendukung pro-demokrasi.
Organisasi hak asasi manusia melaporkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer selama periode ini, termasuk penahanan sewenang-wenang, penindasan, dan kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil.