Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerja sama bersama Dinas Kesehatan terkait pengkinian data BBL melalui fasilitas kesehatan, namun hal ini belum berjalan optimal karena belum semua fasilitas kesehatan menyampaikan data BBL ke Dukcapil untuk pembaruan data.
”Semua fasilitas kesehatan harus melaporkan seluruh data BBL ke Dukcapil. Dinkes bisa kembali menegaskan hal ini kepada seluruh fasilitas kesehatan. Jika kita dapat mengaktifkan ini maka akan cukup membantu pertumbuhan kepesertaan kita,” ucap Asep.
Dinas Sosial (Dinsos) juga telah menyampaikan data usulan peserta segmen PBI JK kepada Kemensos, sehingga diharapkan data tersebut dapat disetujui dan mendorong pertumbuhan peserta.
Menurutnya validitas data khususnya NIK menjadi kunci utama terkait dengan pengajuan data DTKS dari Dinas Sosial.
Dalam forum itu juga dibahas upaya peningkatan kolektibilitas iuran baik itu dari segmen Iuran Wajib Pemda, Tunjangan Penghasilan Guru, PBPU Pemda, dan Bantuan Iuran PBPU.
Selain itu, peningkatan mutu layanan bagi peserta JKN khususnya di fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan ini, dimana BPJS Kesehatan mengajak seluruh anggota forum untuk turut menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh peseta JKN. (*)
