Sementara itu, bagi gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan paling banyak 50 persen dari pendapatan dalam satu bulan.
Pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan kepada PNS harus memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, tambahan penghasilan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
Gaji Pokok
Berikut adalah besaran gaji pokok PNS yang di atur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019:
- Golongan IA: Rp1.560.800-Rp2.335.800,
- Golongan IB: Rp1.704.500-Rp2.472.900,
- Golongan IC: Rp1.776.600-Rp2.577.500,
- Golongan ID: Rp1.851.800-Rp2.686.500
- Golongan IIA: Rp2.022.200-Rp3.373.600,
- Golongan IIB: Rp2.208.400-Rp3.516.300,
- Golongan IIC: Rp2.301.800-Rp3.665.000,
- Golongan IID: Rp2.399.200-Rp3.820.000
- Golongan IIIA: Rp2.579.400-Rp4.236.400,
- Golongan IIIB: Rp2.688.500-Rp4.415.600,
- Golongan IIIC: Rp2.802.300-Rp4.602.400,
- Golongan IIID: Rp2.920.800-Rp4.797.000,
- Golongan IVA: Rp3.044.300-Rp5 juta,
- Golongan IVB: Rp3.173.100-Rp5.211.500,
- Golongan IVC: Rp3.307.300-Rp5.431.900,
- Golongan IVD: Rp3.447.200-Rp5.661.700,
- Golongan IVE: Rp3.593.100-Rp5.901.200
Dengan adanya pencairan gaji ke-13 PNS pada 5 Juni mendatang, para pegawai negeri dapat menyambut bulan Juni dengan gembira. Gaji ke-13 tersebut merupakan penghasilan tambahan yang di tunggu-tunggu setiap tahunnya.
Dengan pencairan gaji ke 13 PNS yang segera tiba, di harapkan para PNS dapat menggunakan penghasilan tambahan ini dengan bijak. Selain dapat menjadi stimulus ekonomi bagi mereka, pencairan gaji ke 13 juga di harapkan dapat mendorong semangat kerja dan memberikan penghargaan kepada para PNS atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Penting untuk di ingat bahwa pencairan gaji ke 13 ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para PNS. Melalui kebijakan ini, diharapkan motivasi dan semangat kerja PNS dapat terus meningkat, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
