JABAR EKSPRES – Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Jawa Barat prihatin. Karena, amanat yang dicita-citakan reformasi 1998 belum sepenuhnya tercapai.
Oleh sebab itu, PIM turut mengambil sikap dalam berjalannya pemerintah saat ini dan yang akan datang. Salah satunya mengajak masyarakat agar tidak memilih calon presiden yang hanya akan meneruskan kegagalan memenuhi amanat reformasi 1998.
Hal itu diungkapkan Ketua PIM Jawa Barat Eko Arief Nugroho dalam Dialog Lintas Generasi bertajuk meluruskan jalan reformasi 1998 di Bandung, Sabtu (27/5).
“Kami ajak seluruh aktivis dan masyarakat yang punya hak pilih agar tidak memilih calon presiden yang hanya akan meneruskan kegagalan dalam memenuhi amanat reformasi 98,” terang Eko dalam siaran persnya.
Menurut Eko, sejumlah tuntutan reformasi hingga kini gagal direalisasikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah upaya pemeberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat memiliki harapan besar agar Indonesia bisa bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi sayang, pemerintah justru membonsai lembaga itu dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019.
Persoalan berikutnya adalah terkait kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Alokasi anggaran pendidikan diamanatkan sebesar 20 persen, tapi ternyata masih tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Termasuk kesejahteraan tenaga pendidik,” sambungnya.
PIM secara tegas memandang bahwa pemerintah saat ini telah gagal memenuhi amanat reformasi.
“Jadi perlu diluruskan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga PIM juga meluncurkan Buku Bunga Rampai Lintas Generasi. Buku yang berisi kritik otokritik pasca reformasi 1998 itu ditulis oleh sejumlah tokoh. Termasuk para aktivis 98.
Di antaranya, Muhammad Surya Wijaya yang merupakan pendiri dan koordinator Badan Advokasi Rakyat. Lalu ada Willy Aditya yang kini sebagai Ketua DPP Partai Nasdem dan Anggota DPR RI.(son)
