Waduh! Tamatnya KPK Bermula dari Permainan ‘Tenis’ Firli Bahuri dan Tuan Guru Bajang? Begini Kata Aktivis Hukum

JABAR EKSPRES – Aktivis hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti kepemimpinan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru-baru ini menyita perhatian publik.

Bahkan aktivis hukum, Feri Amsari pun menanggapi soal pertemuan beberapa waktu lalu antara Pimpinan KPK Firli Bahuri dengan Tuan Guru Bajang (TGB).

Pertemuan itupun disebut-sebut sebagai awal mula tamatnya KPK sebagai lembaga yang profesional dan berintegritas.

BACA JUGA: Pedas! Aktivis Hukum Feri Amsari Sampaikan Kritik: KPK Tamat Sejak Firli Bahuri Jadi Ketua!

Selanjutnya, sang aktivis hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai tidak selayaknya pimpinan KPK mengadakan pertemuan dengan orang yang sedang berperkara di KPK.

“Saya akan menguraikan kasus yang menghukum beliau. Salah satu kasus itu adalah kasus bermain tenis bersama salah seorang yang sedang berperkara di KPK.

Bayangkan main tenis! Padahal sebagai deputi penindakan, beliau harus sadar konsekuensi bermain dengan orang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK,” kata aktivis hukum Feri Amsari.

BACA JUGA: KPK Tetapkan 10 Tersangka dalam OTT DJKA Kemenhub, Dugaan Korupsi Proyek Jalur Rel Kereta Api

Hal tersebut disampiakan oleh sang aktivis hukum, Feri Amsari pada diskusi publik dengan tema “Eksaminasi Hukum Kasus Formula E, Ikhtiar Mencari Keadilan dan Kebenaran” yang diadakan oleh Universitas Al Azhar Indonesia pada Rabu, 12 April 2023.

Feri Amsari juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut mencerminkan kurangnya integritas pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK.

Menurut Undang-Undang KPK, syarat menjadi pimpinan KPK adalah memiliki integritas yang tinggi.

Pertemuan tersebut semakin menuai kritikan dari masyarakat, terlebih lagi ketika diketahui bahwa Tuan Guru Bajang atau TGB sedang berperkara di KPK.

Hal ini menimbulkan keraguan terhadap independensi KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Masyarakat menuntut agar KPK menjaga independensinya dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.(*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan