JABAR EKSPRES – Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia Gabriel Triwibawa meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota segera membentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan aplikasi Online Single Submission (OSS).
Permintaan itu disampaikan Gabriel dihadapan sejumlah bupati dan walikota yang hadir pada Rapat Persiapan Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR melalui ABT BA BUN Tahun 2023 dan Penandatanganan Pakta Intergritas yang berlangsung di The Tribata Darmawangsa di Jakarta Selatan, Senin (27/3).
Gabriel menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas tanggal 11 Januari lalu.
Menurutnya, Presiden telah memberikan arahan bahwasanya dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi. Untuk menciptakan investasi maka dibutuhkan proses perizinan yang cepat.
”Untuk mendukung kelancaran proses perizinan itu, diperlukan penyesuaian RDTR,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan, sudah berkomitmen dengan jajarannya, untuk mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi.
Termasuk mengintegrasikan RDTR tersebut dengan aplikasi OSS. ”Kita siap membentuk RDTR berbasis digital,” ungkapnya.
Pria yang kerap disapa Kang DS pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang akan mengusulkan Anggaran Biaya Tambah (ABT) ke Kementerian Keuangan.
”Dari awal menjadi Bupati Bandung, saya sudah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan,” ungkapnya.
Menurutnya, bantuan anggaran itu, tentunya sangat mendukung pemerintah daerah di lapangan dalam teknis penyusunan RDTR.
”Nanti pada ujungnya dapat mempelancar proses perizinan di Kabupaten Bandung,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bandung sendiri menjadi salah satu dari 115 kabupaten yang mendapat ABT Penyusunan RDTR Tahun 2023.
ABT tersebut diberikan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.
”Alhamdulillah, tentunya hal ini menjadi apresiasi tersendiri untuk Pemkab Bandung,” terangnya .
Terpilihnya Kabupaten Bandung, kata Kang DS, itu karena empat wilayah di Kabupaten Bandung masuk ke dalam 500 daerah yang paling diminati investasinya di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Kang DS pun menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian ATR/BPN, yang telah memberi kesempatan dan mempercayai Kabupaten Bandung untuk bisa mengelola ABT.
