JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim segera menetapkan pilihannya terhadap tiga orang kandidat yang bakal mengisi kursi jabatan kepala atau pimpinan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus).
“Insya Allah tanggal 10 Maret 2023 sudah ada keputusan siapa nama yang terpilih,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dikutip Kamis, 9 Maret 2023.
Dirinya mengaku, sudah mengantongi dua nama dari enam nama yang sudah dinyatakan lolos mengikuti serangkaian uji kompetensi open bidding atau lelang jabatan untuk kekosongan di dua dinas tersebut.
Baca Juga:RM Membagikan Pemikirannya Mengenai Masa Depan BTSDoyoung, Jaehyun, Jungwoo NCT Dikonfirmasi Akan Debut Unit
Menurutnya, para pejabat yang terpilih merupakan orang-orang yang dianggap memiliki loyalitas dan integritas.
Sementara itu untuk Diarpus di antaranya, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lia Kania Dewi, Kabag Abang Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani Prihandari dan Kabag Prokompim Setda Kota Bogor Rudiyana.
Dedie mengaku, pihaknya sudah memanggil sekaligus melakukan wawancara terhadap enam orang atau kandidat di tiga besar tersebut.
“Setelah proses wawancara selesai, hasilnya langsung diajukan ke KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) KASN, tentunya hasilnya keputusan dari pimpinan,” sebutnya.
Mantan Pejabat KPK itu membeberkan, terkait kriteria pilihan wali kota dan dirinya, sejak awal open bidding dibuka Wali Kota Bogor Bima Arya sudah menyampaikan.
Selain memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi, kata dia, para pimpinan jelas menginginkan pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menonjolkan kapasitas, kualitas dan potensi serta kompetensinya.
“Jadi harus punya loyalitas, kepada siapa? Ya pimpinan yaitu pak wali. Jadi banyak persoalan di lapangan yang menjadi perhatian pimpinan. Misalkan begini, ada jalan berlubang di Tajur, masyarakat mengadu kepada pak wali. Tentunya tidak bisa kan pak wali bawa-bawa aspal. Pak wali pasti memerintahkan kepala dinas, maksudnya pak wali ingin kepala dinas ini responsif dan kemudian mencari titik-titik kompromi. Semisal mau diaspal untuk di Ciawi, ya kita prioritaskan di Tajur dahulu,” bebernya.