Jabar Ekspres – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adakan workshop paduan pendoman pengelolaan informasi pemerintah dalam penangulangan berita palsu dan disinformasi se ASEAN. Kegiatan itu guna mencegah penyebaran berita palsu di negara-negara ASEAN.
Workshop ini merupakan rangkaian keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 , tahun lalu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI), mengajukan semacam inisiatif kepada Sekretariat ASEAN untuk menyusun panduan menanggulangi misinformasi.
BACA JUGA: Situasi Kondisi dan Jumlah Korban Pasca Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
“Gayung bersambut karena proposal Sub-Committee on Information (SCI) dengan judul “Guideline Development on Management of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media” (Guideline) yang diajukan, disahkan pada pertemuan the 56th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI-56) pada 8 September 2021. Artinya proposal tersebut mendapatkan dukungan dana dari ASEAN Cultural Fund (ACF),” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Usman Kansong Saat press conference.
Dia melanjutkan, sebelum melakukan penyusunan dokumen tersebut, Kominfo telah terlebih dahulu melakukan survey yang diisi melalui vocal point (perwakilan) masing-masing negara ASEAN, guna mengumpulkan bahan dan teknis penyusunan paduan fake news dan disinformasi.
“Kita merasa negara-negara ASEAN memerlukan panduan bersama. Panduan yang bisa diterapkan di semua negara-negara untuk memerangi fake news dan disinformasi,” katanya.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael Alun, Ayah Mario Dandy
Menurutnya fake news dan disinformasi merupakan tantangan semua negara, baik yang bergabung dengan ASEAN ataupun tidak. “Karena hal ini penting bagi kita untuk menyusun satu panduan, berdasarkan karakteristik di masing-masing negara. Hari ini ini adalah workshop untuk mematangkan panduan tersebut,” katanya.
Dalam kegiatan workshop kali ini, lanjut Usman, semua negara-negara ASEAN hadir untuk membedah dan mematangkan panduan yang telah disusun. “Dalam kegiatan kali ini semua negara ASEAN hadir. Ada yang hadir secara offline dan online,” ucapnya.
Hasilnya berupa draft guideline yang akan dibahas dan disempurnakan oleh Negara Anggota ASEAN di Jakarta pada 2-3 Maret 2023. Pertemuan yang digelar dalam format hybrid di Hotel Borobudur itu dihadiri oleh perwakilan Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.
