Lebih lanjut Ia memaparkan, Optimisme peningkatan penerimaan pajak tahun 2023 melalui pemberlakuan undang-undang HPP reformasi perpajakan, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat.
“Penerimaan Kanwil DJBC Jawa Barat periode s.d. 31 Januari 2023 sebesar Rp3,04 triliun atau 6,97% dari target. Penerimaan Bea dan Cukai s.d. Bulan Januari 2023 mengalami penurunan sebesar 10,24% lebih rendah dari pada realisasi bulan Januari 2022 yang tumbuh signifikan sebesar 195,89%. Sedangkan realisasi PNBP Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir bulan Januari 2023 tumbuh 28,46% yang merupakan kontribusi dari PNBP Lainnya tumbuh 18,82% dan Pendapatan BLU Realisasi PNBP s.d. Januari 2023 mencapai Rp292,32 miliar atau 6,30% dari target. Capaian ini terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp270,39 miliar atau 16,82% dari target dan Pendapatan BLU sebesar Rp21,93 miliar atau 0,72% dari target,” papar Heru.
Akselerasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dengan menjaga kinerja Pendapatan Negara yang berkinerja baik menjadi stimulus pemulihan ekonomi daerah dari dampak ketidakpastian ekonomi global dan tekanan Inflasi.
Realisasi belanja bulan Januari 2023, Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,13 triliun atau 2,56% dari total pagu lebih baik daripada penyerapan belanja periode yang sama tahun lalu. Realisasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp894,96 miliar atau 4,66% dari pagu yang merupakan kontribusi realisasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bulan Januari 2023 dan belanja pegawai lainnya. Realisasi Belanja Barang s.d. Januari 2023 sebesar Rp193,26 miliar atau 1,2% dari pagu.
Realisasi tersebut selain digunakan untuk dukungan manajemen pada seluruh K/L, digunakan juga untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, Infrastruktur Konektivitas, dan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.
Realisasi Belanja Modal s.d. Januari 2023 sebesar Rp23,58 miliar atau 0,3% dari pagu. Realisasi tersebut digunakan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air berupa pembangunan dan penambahan nilai irigasi, Program Infrastruktur Konektivitas berupa pembangunan dan penambahan nilai jalan dan jembatan.
Program Pendidikan Tinggi dan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun berupa pengadaan peralatan dan mesin. Serta untuk penambahan nilai gedung dan bangunan pada beberapa satker.
