BANDUNG BARAT – Pelaksanaan proses open bidding Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta untuk dihentikan sementara. Sebagai antisipasi munculnya polemik imbas rotasi mutasi pejabat eselon 2, 3, serta 4.
Open bidding Sekda KBB ini hanya beberapa jarak pekan dari rotasi mutasi sebelumnya. Selain itu jangan Spain ada aturan yang dilanggar dalam proses pendaftaran peserta, mengingat syarat bagi kandidat yang daftar salah satunya telah mengikuti Diklat pimpinan 2.
“Daripada menimbulkan kegaduhan dan ada aturan normatif yang dilanggar dari langkah tidak normatif, maka sebiknya rekrutmen Sekda melalui open bidding ditunda dulu,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD KBB, Sundaya.
Ia juga menilai, posisi sekda merupakan jabatan tertinggi ASN proses seleksinya haru dilakukan dengan normatif yang benar. Sundaya juga mendengar bahwa proses rotasi mutasi sebelumnya ada dua pejabat Pemkab Bandung Barat yang dimintai keterangan oleh penegak hukum
“Saya baru denger ada pejabat KBB yang dimintai keterangan penegak hukum terkait rotasi mutasi. Kalau itu benar mestinya dibereskan dulu sampai clear, jangan sampai ada implikasi hukum pada saat seleksi Sekda sedang digelar,” bebernya
Sementara, Ketua Fraksi DPRD Golkar KBB Dadan Supardan menyarankan, sebaiknya open bidding jabatan Sekda KBB diutamakan yang telah lama mengemban amanah atau bertugas di KBB.
Selain memiliki kompetensi serta prestasi, sosoknya harus juga memenuhi surat administrasi. Apabila open biding Sekda itu diikuti oleh pejabat dari KBB dan dari luar KBB.
“Kalau saya melihatnya lebih baik utamakan yang sudah lama bertugas di KBB, yang memahami faksi-faksi di birokrasi dan tidak terlalu lama beradaptasi ke internal OPD,” jelasnya
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB, Ricky Riyadi menyebut dirinya sudah mendaftar untuk ikut open bidding seleksi Sekda. “Saya ikut, karena ada perintah dari atasan. Sejak rabu sudah melengkapi persyaratan dan harus selesai hari ini, karena terakhir pendaftaran,” jelae Ricky yang sudah mengabdi sejak KBB menjadi daerah otonomi di tahun 2007.
Untuk diketahui, saat ini posisi Sekda KBB telah dilakukan open bidding oleh Pemkab Bandung Barat pasca ditinggalkan pejabat sebelumnya Asep Sodikin yang mengajukan masa persiapan pensiun (MPP) sejak Januari 2023.
