BOGOR – DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor berfokus kepada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor untuk tahun anggaran 2024.
Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Karnain Asyhar. Di dalam RPJMD, kata dia, diketahui Wali Kota Bogor, Bima Arya memiliki visi mewujudkan Bogor Ramah Keluraga.
Sehingga, pihaknya menginginkan APBD Kota Bogor sebesar Rp 3,1 triliun bisa disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
“Karena ramah keluarga ini salah satu basic sasaran atau objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Karenanya, mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarus utamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” ungkapnya Senin, 20 Februari 2023.
Politisi PKS itu menyebut, ada tiga misi yang perlu dituntaskan disisa waktu masa kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim. Di antaranya, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera.
Untuk Kota Bogor Sehat, dirinya percaya bahwa paradigma ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Disamping perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.
“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini, karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin. Ini perlu kita pikirkan kedepan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru,” tuturnya.
“Coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” imbuhnya.
Sedangkan untuk Bogor Cerdas, sambung dia, perlu adanya intervensi lebih dari Pemkot Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan.
Sebab pihaknya mencatat terdapat 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.
“Karenanya, sekolah satu atap (Satap) dan lainnya termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” dorongnya.
Dia menilai, untuk program Bogor Sejahtera, perlu adanya evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi Covid-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat didalam DTKS.
