JABAR EKSPRES – Informasi Bansos Desember yang sangat menggembirakan, yaitu bonus akhir tahun.

Kira-kira bonus akhir tahun ini apakah memang benar ada atau tidak?

Berdasarkan informasi yang beredar terkait Bansos Desember beberapa hari ini ada tiga bonus.

Pertama uang 300.000 yang, kedua beras 10 kg, dan yang ketiga uang 800.000.

Apakah memang benar adanya? Jika memang benar ada tentu dicairkan para KPM wajib mengetahuinya.

Untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut sampai akhir agar tidak salah mendapatkan informasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwasannya bonus akhir tahun memang ada yang benar tetapi ada juga informasi hoax.

Baca Juga: Cair Lagi! Bansos Rp.6.000.000 Juta Desember 2022 Cek Persyaratannya

Bonus yang Hoax

Informasi bonus yang hoax adalah terkait dengan uang 300.000 dan beras 10 kg. Informasi tersebut validitasnya diragukan dan masih harus dipertanyakan karena tidak ada kepastian.

Perlu diklarifikasi Kemensos tidak mengeluarkan bonus terkait dengan uang 300.000 dan beras 10 kg untuk akhir tahun ini.

Seperti kita ketahui Kemensos sudah banyak menyalurkan bantuan tambahan kepada masyarakat Indonesia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan tambahan berupa BLT subsidi minyak goreng tatkala harga minyak goreng waktu itu naik.

Baca Juga: Penerima Bansos PKH dan BPNT 2022 Dihapus Pada Tahun 2023? Penuhi Syaratnya Sekarang

Sehingga perlu adanya bantuan tambahan pangan sebesar 300.000 secara tunai dicairkan melalui PT Pos Indonesia.

Pada tahun 2021 tidak ada bantuan BLT subsidi minyak goreng, tidak ada bantuan BLT subsidi BBM sehingga di akhir tahun para keluarga penerima manfaat mendapatkan bonus tambahan berupa bantuan BPNT extra sebesar 2 bulan yaitu 400.000.

Jadi untuk yang katanya bonus 300.000 plus beras 10 kg itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia itu tidak ada.

Apabila informasi trersebut ada tentu ada surat dan penjelasan secara resmi dari Kemensos.

Sampai informasi ini dipublikasikan tidak ada informasi yang resmi terkait hal tersebut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia