Buntut Surat Rekomendasi UMK Ganda, Buruh Tuntut Bupati Mundur!

Jabarekspres – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggeruduk kantor DPRD KBB, Kamis 8 Desember 2022.

Mereka menuntut pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat mengenai surat rekomendasi ganda upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022.

“Tuntutan hari ini sesuai dengan isi surat yang pertama kita realisasikan UMK di tahun 2023 itu sesuai dengan rekomendasi awal yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan yang sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan dan survei pasar,” jelas Ketua DPC KSPSI KBB, Kiki Permana Saputra setelah ditemui usai melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD KBB, Kamis 8 Desember 2022.

Walaupun begitu, pihaknya mengetahui betul bahwa pada 7 Desember 2022 Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan besaran UMK itu.

“Tapi ini bentuk kekecewaan kami ketika bupati mengeluarkan rekomendasi susulan,” jelasnya.

“Kenapa saya sampaikan bupati mengeluarkan rekomendasi susulan meskipun bupati menyampaikan di medsos bahwasanya itu ulah Kadisnaker yang jelas disana kop suratnya Pemda KBB dan tanda tangannya pun Bupati Bandung Barat,” sambungnya

Kalaupun tidak merasa mengeluarkan, kata Kiki, kenapa tidak diproses secara hukum. Karena hal tersebut, ada pemalsuan tanda tangan atau data.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *