BALI – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan gotong royong perlu ditanamkan dalam Pemilu 2024. Menurutnya konsep gotong royong dapat diwujudkan dalam pengawasan partisipatif.
Di mengatakan, konsep gotong royong dalam pemilu harus menggerakan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu.
‘’Pengawasan gotong royong tahapan pemilu dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan hasilnya menjadi pemerintahan yang sah,’’ kata Totok dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bali, Selasa (6/12) malam.
Menurtnya, hasil dari pemilu harus medapatkan pemimpin yang amanah. Sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.
Gotong royong ini, lanjut Totok mendahulukan pencegahan dibandingkan penindakan. Sehingga, konsep gotong royong ini melihat peserta pemilu bukan sebagai obyek melainkan subyek.
“Peserta pemilu adalah saudara kita yang sedang berkompetisi, bukan obyek yang selalu dicari kesalahannya,” sebutnya.
Dia berharap dengan adanya konsep gotong royong ini dapat meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi.
Keberhasilan Bawaslu bukan karena berhasil menyelesaikan sengketa terbanyak, menyelesaikan pelanggaran administrasi terbanyak, melakukan putusan tindak pidana terbanyak.
‘’Jadi keberhasilan pemilu adalah Bawaslu dapat meminimalisir pelanggaran, serta pemilu berjalan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangaan,” tutur Totok
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan pemilu menjadi kompetisi yang rentan terjadinya pelanggaran. Sehingga, dia pun mengklasifikasi sejumlah tantangan yang akan dihadapi ke depan.
Herwyn mengungkapkan, tantangan pertama mengenai persyaratan keanggotaan pengawas pemilu ‘ad hoc’ (sementara) yang meliputi usia, pendidikan, kesehatan, mundur dalam jabatan pemerintahan, dan kesiapan bekerja sepenuh waktu.
Menurutnya hal ini perlu diawasi secara transparan untuk mempertahankan integritas jajaran Bawaslu sebagai lembaga pengawas sebagai bagian penyelenggara pemilu.
“Untuk menjamin kualitas dan integritas pemilu maka diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan pemilu oleh pengawas pemilu bersama dengan masyarakat,” katanya secara daring bersama Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), akhir pekan lalu.
Selain itu, dia menyebutkan tantangan juga ada pada sistem kesekretariatan seperti struktur, eselonisasi, satker (satuan kerja), dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang seluruhnya hanya perlu disempurnakan.
