Berbagai upaya yang telah dilakukan di Jawa Barat antara lain melalui peningkatan infrastruktur perdagangan seperti Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di titik-titik wilayah produsen maupun konsumen. Juga Pengembangan Sistem Logistik Daerah (SILOGDA) melalui optimalisasi Pusat Distribrusi Pangan (PDP) untuk menjaga kelancaran distribusi pangan strategis di Jawa Barat.
Ketua Harian Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah (KPED) Jabar, Ipong Witono setuju dengan pendapat Taufik. Menurutnya, salah satu kunci pengendalian inflasi adalah ketahanan rantai pasok.
Salah satu program afirmasi dari KPED adalah membangun membangun ekosistem rantai pasok (pangan) dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, mengintegrasikan, mengkolaborasikan sektor usaha dan regulator, melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Digitalisasi rantai pasokan komoditas dari dan ke Jawa Barat dan Intra Jabar.
“Kami menyebutnya Supply Chain Center (SCC). Ini menjadi pusat rujukan informasi rantai pasok komoditas dari hulu sampai hilir dari dan ke Jawa Barat dan Intra Jabar yg dibutuhkan oleh stake holder khususnya di Jawa Barat,” jelas Ipong.
SCC ini menjadi mitra bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kerangka/panduan kebijakan. Atau membuat kebijakan dan monev implementasi kebijakan yang berhubungan dengan rantai pasokan komoditas dari dan ke Jawa Barat dan Intra Jabar.
“Jadi SCC bukan sebuah fisik bangunan untuk mengelola pergerakan pangan tetapi sebuah ekosistem rantai pasok pangan di Jawa Barat yang didukung oleh regulasi dan tim yang kuat,” kata Ipong.
SCC mendukung Pemprov untuk mengakselerasi aktifasi PDP (Pusat Distribusi Provinsi) dan STA (Sub Terminal Agrobisnis) yang merupakan bagian dari pembentukan ekosistem sistem rantai pasok.
Ini akan sangat bermanfaat bagi produsen komoditas dan Pemprov dalam mengembangkan perdagangan antar daerah di Jawa Baratguna menjamin ketersediaan, stabilitas harga dan keterjangakuan komoditas.
Untuk itu SCC mengoptimalkan rantai pasok pangan melalui optimalisasi Aplikasi Simawas Pagi yang sudah ada di Pemprov Jabar dan dikembangkan oleh DKPP dengan integrasi SIM yang ada di Kementan dan SIM Kab/Kota. “Ini sebagai early warning system dan Pengendalian Ketahanan Pangan di Jawa Barat,” jelas Komisaris Utama BUMD Jasa Sarana ini.
