BANDUNG BARAT – Lingkungan perkantoran pemerintah daerah (Pemda) Bandung Barat merupakan objek vital yang perlu diamankan dari ancaman bahaya kebakaran. salah satunya dengan pengadaan Hidran dan Apar.
Namun sayang, Gedung seluas itu belum didukung oleh sarana prasarana pendukung antisipasi kebakaran seperti keberadaan hidran dan alat pemadam api ringan (Apar) yang masih belum ideal
Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi hidran ditemukan hanya di satu titik yang berada di gedung utama atau di kantor bupati dan wakil bupati saja. Sedangkan, di pintu masuk utama terlihat ada beberapa Apar yang menempel di dinding, walaupun jumlahnya belum ideal.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KBB, Meidi mengatakan, hidran di kompleks Pemda dibuat oleh pihak kontraktor yang membangun Gedung.
”Untuk kondisinya kami akan cek apa masih berfungsi atau tidak,” katanya, kepada wartawan, Kamis 17 November 2022.
Dia mengungkapkan, idealnya gedung utama di kompleks Pemkab Bandung Barat yang merupakan kantor bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah, ada dua titik hidran.
Kemudian di Gedung A sebagai kantor BPBD, Disdik, Dinsos, Dinkes, BP3AKB, Disperindag, DPMPD, Dishub, serta Dinas Pariwisata, ada tiga titik hidran.
Lalu di gedung C dan B yang terdiri dari kantor Disduk, Dispenda, BKAD, DPMPTSP, Dispernakan, DLH, Dispora, Dinas Pertanian, Bapelitbangda. Terus ada kantor Dinas PUTR, Perkim, BKPSDM, Inspektorat, masing-masing perlu ada dua titik hidran.
Sedangkan di gedung D yang terdapat kantor Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan kantor BNN, cukup satu titik hidran.
”Itu kalau bicara ideal, untuk memback up kebutuhan air petugas damkar saat terjadi kebakaran,” tutur Meidi.
Sementara untuk peralatan damkar seperti Apar di setiap ruangan standar, perlu ada satu dengan kapasitas yang 3 kg.
Sedangkan untuk ruangan yang besar idealnya ada alat pemadam api berat (Apab) yanng memakai roda dengan kapasitas 25 kg, expired date dua tahun. Hal tersebut bisa untuk penanganan pertama jika terjadi kebakaran.
”Ke depan kami akan proaktif melakukan pengecekan berkomunikasi dengan bagian umum setda, sebagai upaya preventif di lapangan,” tutupnya. (mg1).
