KABUPATEN BOGOR- Kantor Bupati Bogor digeruduk ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja. Mereka melakukan unjuk rasa di depan kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jumat (11/11).
Dalam aksinya para buruh ini menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen dan penolakan terhadap PHK besar-besaran terkait adanya isu resesi global yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nakal.
Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Bogor, Mujimin menyampaikan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk dapat menyikapi dengan bijak dan baik terkait isu resesi global.
“Kami meminta dan mohon disikapi dengan bijak harus terkait adanya isu PHK dampak dari resesi global. Harus kroscek dahulu di lapangan, kami tidak ingin ini dimanfaatkan oleh pengusaha nakal untuk melakukan PHK terhadap karyawan tetap, nanti ke depannya malah diganti dengan pekerjaan orsorsing atau magang yang notaben nya merugikan kaum buruh itu sendiri,” kata Mujimin kepada media.
Selain itu, dirinya meminta agar pemerintah tidak menggembor-gemborkan isu resesi global yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nakal untuk melakukan PHK massal.
Terkait dengan keputusan kenaikan upah, Mujimin menilai adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM) tidak sesuai dengan penghasilan buruh saat ini.
“Karena sebenarnya dengan angka 13% masih sangat jauh di angka kesejahteraan, sebab dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri sungguh sangat menguras dari sisi pendapatan teman-teman,” lanjutnya.
Pemerintah diminta untuk adil dalam memperhatikan kesejahteraan buruh terkait adanya kenaikan BBM. “Pemerintah harus adil, BBM naik tapi upah kami tidak naik, yang ada malah minus, tidak tertutup untuk kebutuhan keluarga,” pungkasnnya. (sfr/drx)
