SOREANG – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Jawa Barat tengah memeriksa pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab Bandung)
Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pemerintah Kabupaten Bandung kali ini adalah, menyangkut belanja modal yang akan diperiksa dari sisi kepatuhannya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bandung Cakra Amiya mengatakan, BPK tengah melakukan pemeriksaan terkait belanja modal gedung dan bangunan, pembangunan Insfrastruktur jalan, Irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2021 dan 2022.
“Jadi, pemeriksaan belanja modal ini tidak ada kaitannya dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTW) Pembkab Bandung dari BPK RI kepada Pemkab Bandung yang sudah diraih enam kali berturut-turut,’’ kata Cakra dalam keterangan, Sabtu, (5/11).
Dia mengatakan, Pemeriksaan BPK Jabar di Pemkab Bandung kali ini sifatnya lebih tematik, bukan merupakan pemeriksaan regular BPK.
BPK biasanya rutin melakukan pemeriksaan sebagai upaya untuk melakukan pendampingan dalam pemgelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada semua pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat.
‘’Jadi Bukan Pemkab Bandung saja yang diperiksa, termasuk juga Kota Bandung, bahkan Pemprov Jabar sendiri,” jelasnya.
Dia mengatakan, pemeriksaan belanja modal ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan agar dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Pihaknya juga menerima bimbingan dan arahan dari BPK untuk memberikan pembenahan dalam penataan keuangan agar laporan yang disajikan nanti sesuai dengan aturan.
Cakra mengatakan, sesuai dengan arahan Bupati Dadang Supriatna, kepada seluruh perangkat daerah harus segera menindaklanjuti pemeriksaan juga rekomendasi yang disampaikan BPK.
Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan keuangan pemerintahan daerah harus dilaksanakan Pemkab Bandung.
‘’Ini sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik,’’ cetus Cakra.
Untuk itu, Sekda mengajak kepada semua pihak untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas, untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, akuntabel dan transparan.
Cakra menegaskan, kepada seluruh jajaran Pemkab Bandung juga harus memiliki komitmen untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto menuturkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK Jabar ini, sudah menjadi kegiatan kerja tahunan yang dilakukan secara rutin.
