JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku optimis mengenai progres pemulihan ekonomi nasional yang sedang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, sampai saat ini perekonomian nasional tetap terjaga. Hal ini ditandai dengan konsumsi dan investasi yang mengalami penguatan.
Menurutnya, meski ditandai dengan tantangan global, perekonomian Indonesia tetap terus tumbuh.
‘’Penguatan daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran,’’kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis, (20/10).
Salain itu, sektor PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan juga terus mengalami pertumbuh di atas 10% sejak Juni 2022.
Untuk surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan cadangan devisa dan rasio utang pada level aman.
Tercatat pada Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan telah mengalami surplus hingga USD35 miliar.
‘’Ini didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel,’’ kata dia.
Untuk menopang pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan semua pihak termasuk swasta.
Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen selama 3 kuartal terakhir dan berharap di kuartal III dan IV.
Sedangkan untuk target pertumbuhan di atas 5 persen sehingga secara year on year di akhir tahun kita targetkan 5,2 persen.
Untuk sektor pasar modal Airlangga Hartarto mengungkapkan, tercatat IHSG telah mencetak return positif di atas 3 persen secara year-to-date per 14 Oktober 2022 dibandingkan indeks saham lain.
‘’Net inflow hampir Rp70 triliun dalam kurun waktu 9 bulan,’’ cetus Ketua Umum Partai Golkar itu.
Untuk menkan Inflasi, Bank Indonesia telah menaikan suku bunga sebesar 75 bps. Hal ini dilakukan untuk menjaga inflasi nasional.
‘’Inflasi kita mampu terjaga secara moderat pada angka 5,95% (yoy) pada bulan September,’’ ujarnya.
Selain itu, penurunan harga komoditas hortikultura pada bulan September juga masih mampu menahan laju inflasi.
Momentum pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan pemerintah yang masih memberikan kelonggaran mobilitas masyarakat.
Selain itu, berbagai program kebijakan dibuat untuk mendorong akselarasi pemulihan nasional melalui kebijakan fiskal sebagai shock absorber.
‘’Stabilisasi harga juga terus dipantau, peningkatan kualitas SDM melalui Program Kartu Prakerja, serta pengembangan UMKM,’’ tuturnya.
