BOGOR – Peristiwa bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bogor membuat kapok Wali Kota Bogor Bima Arya. Dengan begitu, berbagai solusi dan upaya langsung ditekankannya kepada seluruh jajaran staf.
Bima Arya mengaku, perlu adanya penguatan kinerja dalam pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa kebencanaan.
“(Solusi penanganan bencana) harus permanen, Bu menteri sudah respon, pak Gubernur Kang Emil sudah nelpon juga. Saya sampaikan begini, ini momentum. Saya minta waktu untuk menyampaikan data, satu sekian rumah yang posisinya rawan, dan mutlak harus direlokasi,” ungkapnya dihadapan para inohohong dan jajaranya dikutip Rabu, 19 Oktober 2022.
Dia menilisik sejumlah perkara yang harus segera dievaluasi, diantaranya adalah pembangunan pedestrian, kinerja tim tangkas, perbaikan saluran air dan drainase, kebencanaan, serta program prioritas dan janji kampanyenya yang bisa dituntaskan.
Selain itu, dia menyebut, telah menerima laporan dari para camat terkait keberadaan lahan milik pemerintah kota, swasta, ataupun pemerintah pusat dan provinsi yang secara aturan bisa digunakan sebagai lahan relokasi.
Kemudian, laporan penataan sistem transportasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, laporan penanganan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) serta pemulihan pasca bencana oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Mengenai tim tangkas, Bima Arya berharap tim ini menjadi model sistem pengawasan dalam menindaklanjuti keluhan dan masukan warga.
“Ini bukan hanya sekedar patroli, tapi ini membangun sistem. Kalau pusat kotanya saja tertib, bersih, indah, nanti akan tereplikasi, terduplikasi ke pinggiran semua,” harapnya.
Terkait pembahasan proses dan progres pembangunan infrastruktur, Ia menyoroti beberapa proyek pembangunan, diantaranya adalah penataan Suryakencana, Pedestrian Jalan Sudirman, Pedestrian BMC serta Masjid Agung.
Dia meminta agar ada evaluasi menyeluruh baik dari proses lelang, perencanaan serta pengawasan dan meminta aparatur wilayah camat, lurah serta dinas dan bidang terkait terus turun melakukan monitoring agar pengawasan pekerjaan dilakukan secara berlapis sesuai kualitas dan tepat waktu.
