Salah satunya melalui penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
“Tolak ukurnya adalah pencapaian indikator makro pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” imbuhnya
Selain itu, penerapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bogor yang terdapat 31 indikator mulai dari indeks pendidikan, kesehatan sampai dengan persentase warisan budaya tak benda.
“Terobosan belanja pembangunan terus kami lakukan melalui berbagai cara, mulai dari Samisade, Kartu Bodas, Beasiswa Pancakarsa,” lanjutnya.
Mesti dihadapi tantangan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun lalu mengalami surplus pendapat sebesar tiga milyar rupiah.
“Ini tentunya atas kerja keras kita semua, hari ini kita tetap fokus bekerja demi masyarakat Kabupaten Bogor,” tungkasnya
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menuturkan tentang potret RAPBD tahun 2023, rata-rata pertumbungan pendapatan sebesar 5,10%, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 6,47%.
Lebih lanjut Teuku Mulya menjelaskan, pada Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp6,4 trilyun,namun untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar 7,07 trilyun, serta pembiayaan netto diproyeksikan sebesar 370 milyar.
“Untuk kemandirian keuangan tahun 2022 kita mencapai 40,77% yaitu rasio total PAD dibagi dengan total pendapatan, sedangkan total PAD dibagi total belanja kita berada di angka 37,94%,” pungkasnya.
