“Jangan sampai program pemerintah pusat ini dijadikan alat kepentingan bagi salah satu partai politik,” imbuh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung.
Di kesempatan itu, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Yunandar Eka Perwira turut menyesalkan adanya kejadian ini. ASN, dinilai dirinya, harus bekerja profesional, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, juga taat terhadap perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Di sana jelas menyatakan ASN harus bersikap netral dalam politik dan tidak boleh memihak salah satu partai politik apalagi terlibat di dalamnya kecuali yang bersangkutan sudah mengundurkan diri,” jelasnya.
Oleh karena hal yang melibatkan kepala SMPN 16 Bandung sudah menyalahi aturan perundang-undangan yang ada, pihaknya mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk memberikan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan.
“Dan ini harus menjadi pendidikan politik bagi masyarakat Kota Bandung pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga netralitas ASN. Karena bagaimanapun birokrasi harus bersih dari kepentingan politik praktis. Kita harus terus menjaga ASN agar tetap profesional dan memiliki integritas,” sahut Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico B Siahaan membeberkan bila Kartu Indonesia Pintar merupakan program yang digagas Presiden Jokowi pada 2014 untuk membangun Indonesia melalui pendidikan. Pada saat itu program ini menyasar 40 juta siswa berbagai tingkatan, dari SD hingga SMK, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah.
“Jangan karena biaya, anak-anak tidak sampai bersekolah. Ini tujuan awal dari program Kartu Indonesia Pintar. Saya yakin semua partai setuju dengan program ini. Karena program ini untuk menghasilkan generasi hebat pada Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Dirinya meyakini jika seluruh partai politik melalui kadernya yang berada di parlemen menyuarakan dan menyalurkan program-program pemerintah agar tepat sasaran dan membuat pembangunan nasional berjalan lebih cepat.
“Yang sangat disayangkan adalah ketika kita menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan politik yang secara etika sudah tidak elok lagi. Karena seperti yang kita tahu, ASN mempunyai sikap netral dalam berpolitik. Dan partai politik diharap tidak melibatkan ASN dalam kegiatannya,” serunya.
