JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah mempersiapkan langkah serius pemerintah dalam menekan inflasi agar kondisi perekonomian Indonesia terus tumbuh.
Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan arahan kepada jajaran kabinetnya dan kepala daerah agar kondisi inflasi akibat krisis global harus diantisipasi semaksimal mungkin.
Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendalian Infalasi Pusat (TPID) memastikan inflasi di Indonesia harus ditekan. Namun perlu ada kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menjaga pasokan dan distribusi, sehingga harga pangan tetap terkendali dan terjangkau untuk masyarakat.
Hingga saat ini kondisi Inflasi di Indonesia terbilang masih relkatif stabil dikisaran 5 sapai 6 persen. Angkan ini jauh relatif lebih kecil jika dibandingkan negara maju yang mengalami inflasdsi sampai dengan 8 sampai 10 persen.
Terjadinya Inflasi disebabkan adanya ketidakpastian perekonomian global, sehingga berdamp[ak pada krisis pangan dan energi.
‘’Ini membuat seluruh negara di dunia di ambang risiko inflasi tinggi. Bahkan, kurs mata uang seluruh negara terhadap dolar AS ikut mengalami tekanan,’’ kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat, (30/9).
Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan berupaya untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil dan terkendali.
Namun untuk menjaganya itu, butuh kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui sinergi antara TPIP dan TPID.
Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan monitoring terhadap kondisi pasokan bahan pangan. Hal ini untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau untuk masyarakat.
Jika ditemukan komoditas mengalami kurang pasokan dan mengalami lonjakan harga, maka pemerintah daerah harus mengambil langkah tepat dan strategis.
Airlangga Hartarto mencontohkan, jika komoditas sayuran mengalami lonjakan harga maka pemerintah daerah terlebih dahulu harus memastikan rantai pasokan aman dan terkendali.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus turun langsung dengan mengajak para petani untuk melakukan penananaman komoditas sayuran itu.
TPIP dan TPID akan melakukan pemantauan kepada berbagai daerah yang mengalami surplus dan defisit komoditas pertanian. Sehingga, dibutuhkan Koordinasi lintas daerah.
