JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemanfaatan energi alternatif saat ini menjadi isu penting harus dikembangkan.
Hal ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung net-ero emissions yang ditargetkan pada 2060 agar lebih cepat.
‘’Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,’’ jelas airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis, (22/9).
Baca Juga:BRI Targetkan Tanam 1,75 Juta Bibit Pohon Produktif Hingga 2023Produksi Kakao Bali Tembus Pasar Negara-negara Eropa
Dengan melaksanakan kebijakan itu, ekonomi hijau diharapkan menjadi kebijakan pemerintan yang memiliki prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung ini pemerintah membutuhkan pembiayaan dengan mengusulkan berbagai instrumen seperti Green Sukuk.
Green Sukuk ini nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan fasilitas dan insfrastruktur energi terbarukan.
‘’Nanti akan kita bangun seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro dan minihidro,’’ ujarnya.
Menko Airlangga Hartarto melanjutkan, untuk pembiayaan lainnya bisa melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dengan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank.
Pemerintah juga akan mencoba memanfaatkan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau.
Menko Airlangga mengungkapkan beberapa program EBT di Indonesia telah dibantu dari pembiayaan lembaga-lebanga keuangan dunia seperti Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).
Baca Juga:Jumlah ODGJ di Jabar Capai 21 Ribu OrangAngka Pernikahan di Kabupaten Bogor Turun Drastis, Ini Penyebabnya
Untuk itu, agar program EBT ini dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi 77.000 triliun sampai dengan tahun 2060.
‘’ini ditargetkan untuk net Zerp Emission di 2060 nanti,’’ cetus Airlangga Hartarto.
Untuk mewujudkan kebijakan ini, koordinasi dan integrasi menjadi hal penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau.
Transformasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.
Begitu pun untuk negara-negara lain, saat ini tengah berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia.
‘’Ke depan pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya ini akan terus didorong ,” pungkas ketua Umum Partai Golkar itu. (ltg/fsr/yan).