JabarEkspres.com, BANDUNG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menimbulkan polemik, bahkan unjuk rasa penolakan kebijakan tersebut tak henti-hentinya digaungkan masyarakat berbagai kalangan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jabar), Roy Jlnto Ferianto menyatakan akan menggelar aksi demo besar dengan jumlah massa yang banyak.
“Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPSI Jawa Barat, besok tanggal 21 September 2022 akan menggelar aksi unjuk rasa,” kata Roy kepada Jabar Ekspres saat dikonfirmasi, Selasa, 20 September 2022.
Dia menerangkan, unjuk rasa dengan ribuan massa itu sebagai bentuk penolakan naiknya harga BBM dan akan berorasi di depan Gedung Sate serta DPRD Jawa Barat.
“Pasalnya upah minimum sejak dua tahun terakhir ini tidak mengalami kenaikan, harga barang dan jasa terus naik melambung,” terangnya.
Menurut Roy, kenaikan harga BBM dan komoditas saat ini, tidak sebanding dengan upah yang diterima para pekerja, sehingga pemasukan dan pengeluaran dinilai tak sesuai.
“Setelah kenaikan harga BBM, inflasi saat ini sudah di atas 4 persen,” ujarnya.
Roy menjelaskan, akibat inflasi tersebut, maka daya beli buruh dan masyarakat setiap kalangan bisa semakin menurun.
Di tengah persoalan ekonomi nasional ini, dia mengucapkan, untuk upah minimum provinsi dan kabupaten/kota saat ini masih belum mengalami kenaikan.
“Pemerintah menaikan harga BBM ini momentumnya tidak tepat karena pandemi (Covid-19) baru melandai,” ucap Roy.
“Perekonomian baru mau bangkait, BBM malah naik,” tambahnya.
Roy memaparkan, karena upah para buruh tidak naik, maka membuat posisi pekerja untuk kondisi saat ini menjadi semakin sulit dan terpuruk.
“Kondisi sulit dan terpuruk ini yang akan menjadi multiplier effect (efek berganda) yang besar,” paparnya.
Roy menuturkan, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law beserta turunannya, dinilai berdampak membuat nasib buruh semakin sulit.
“Sekarang BBM naik seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu, KSPSI Jawa Barat kembali menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD Jabar,” tuturnya.
Adapun tuntutan yang Roy tegaskan, supaya pemerintah bisa lebih bijak dan melihat kondisi masyarakat, dengan membatalkan kenaikan harga BBM.
