BANDUNG – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar), Dida Suprinda meminta kepada pemerintah pusat untuk tunda rencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dida menilai rencana tersebut kurang pas dengan kondisi masyarakat saat ini, yang baru melakukan pemulihan ekonomi pasca diterjang pandemi covid 19.
“Tapi sekarang sudah dihajar lagi dengan adanya kenaikan Pertalite yang notabenenya dikonsumsi oleh masyarakat menengah kebawah,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (29/8).
Selain hal tersebut juga, Dida mengatakan bahwa para supir angkutan umum khususnya di Jawa Barat harus kembali melakukan penyesuaian tarif.
“Dan yang kenanya itu nanti ya Masyarakat itu sendiri. Jadi kami mohon kepada pemerintah, itu (rencana menaikan BBM) hendaknya ditunda dulu dan seenggak pemerintah meninjau ulang untuk rencana menaikkan pertalite itu sendiri (BBM bersubsidi),” ucapnya
Bahkan ia mengaku dengan adanya rencana tersebut, sangat merindukan sosok wakil rakyat yang pada saat itu sempat menyuarakan penolakan terkait kenaikan harga BBM.
“Saya merindukan Puan (Puan Maharani) nangis dengan Oneng (Rieke Diah Pitaloka). Jadi kalau dulu SBY (Presiden) naikkan BBM itu nangis sampai tersedu-sedu. Tapi sekarang Puan kok gak nangis,” imbuhnya
Sebelumnya, dalam menanggapi rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengaku akan mulai melakukan monitoring harga kepokmas.
“Nanti kita lihat mana saja yang naik, dan kami juga koordinasi dengan temen perhubungan (Dishub) bagaimana jika terjadi dengan logistik angkot dan segala macem lainya. Tapi kalau ada pengaruh ke bahan pokok tentu akan kita lihat yang terjadi di Pasar,” kata Kadisperindag Jabar, Iendra Sofyan saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, Sabtu (27/8) kemarin. (San).
