TOKYO – Dalam kunjungan ke Tokyo Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan agenda penting untuk membahas kelangsungan kerjasama investasi dengan perusahaa-perusahaan di Jepang.
Bertemu dengan Menteri Perdagangan Jepang Koichi Hagaiuda, menko Airlangga Hartarto kembali menawarkan sejumlah kerjasama di bidang perdagangan kedua negara.
Melalui Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative, pemerintah Indonesia menawarkan beberapa peluang kerjasama di antaranya pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau.
‘’kerjasama proyek pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kerja seperti yang sudah dijalanan di Bekasi,’’ ujar Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu, (27/7).
Selain itu, Airlangga Hartarto meminta kepada pemerintah Jepang agar memberikan akses untuk komoditas Tuna Kaleng dari Indonesia dengan menurunkan tarif pajak ekspor produk Tuna Kaleng.
Airlangga Hartarto menilai, selama ini permintaan produk Tuna Kaleng di Jepang sangat tinggi. Sedangkan produksi Tuna di Indonesia sangat melimpah dan bisa memenuhi permintaan konsumsi Tuna di Jepang.
Akan tetapi, produk Tuna Kaleng dari Indonesia di kenakan tarif pajak Impor lebih besar jia dibandingkan dengan produk sejenis dari Thailand.
Airlangga Hartarto juga memaparkan mengenai perkembangan produk otomotif berasal dari Jepang yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia.
Sejumlah perusahaan otomotif Jepang selama ini terus meningatkan investasinya di Indonesia.
Mitsubishi juga telah berkomitmen untuk kembali berinvestasi untuk mengembangkan produk kendaraan listrik dan memproduksi Electric Vehicle.
Selain itu Nissan juga akan mengenmbagkan produk kendaraan yang ramah lingkungan yang berbasis hidrogen.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan Jepang mengatakan, kerjasama perdagangan Jepang dan Indonesia terus meningkat.
Pemerintah Indonesia juga telah memperbaiki kebijakan sertifikasi bebas radio aktif untuk produk makanan yang berasal dari Jepang.
Menggapi permintaan dari pemerintah Jepang, Airlangga Hartarto menjamin akan dilakukan pengawasan ketat terhadap produk-produk komoditas pertanian dan perikanan dari Indonesia agar bebas radio aktif.
Pemerintah Indonesia juga telah memiliki aturan dari Menteri pertanian Nomor 12 tetang pengawasan keamanan pangan terhadap cemaran radio aktif itu.
