JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pengelolaan anggaran kementerian, pihaknya selalu mengedepankan tata Kelola yang baik dan akuntabel.
Hal ini sudah menjadi prioritas, agar program pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Menurutnya, dalam laporan pertanggujawaban APBN tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
‘’Laporan keuangan tersebut juga telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK pada Februari sampai dengan April lalu,’’ jelas Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan, Jumat, (1/7).
Dalam pelaksanaannya, pencataan keuangan dilakukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Atas perilehan predikat Opini WTP, Menko Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Bahkan, ini merupakan yang ke-8 predikat WTP diperoleh sekak tahun 2008.
Menko Airlangga menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan dengan baik.
Menurut Menko Airlangga, Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian telah disajikan dengan wajar, khususnya mencakup empat hal yaitu, kesesuaian, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan.
Dalam pemberian opini WTP, BPK RI juga memberikan rekomendasi pada UAKPA BUN Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
“Saya menyambut baik catatan-catatan tersebut karena ini untuk kebaikan peningkatan tata kelola di Kemenko Perekonomian serta PMO Kartu Prakerja,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga menegaskan, seluruh hasil audit laporan keuangan dan anggaran oleh BPK, terutama Program Kartu Prakerja akan terus didorong untuk diperbaiki berdasarkan catatan yang BPK berikan.
‘’ Yaitu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja,’’ kata dia.
Menko Airlangga Hartarto menuturkan, opini WTP di Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun Anggaran 2021 adalah standar wajib yang harus dilaksanakan terus menerus. Hal ini dilakukan agar pengawasan internal lebih baik dan tata kelola juga lebih baik.
‘’Saya menyambut baik catatan-catatan tersebut karena ini untuk kebaikan peningkatan tata kelola di Kemenko Perekonomian serta PMO Kartu Prakerja,” kata Menko Airlangga.
Menurutnya, Program Kartu Prakerja disebut government to people. Pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara manual karena cakupannya begitu luas di seluruh Indonesia.
