“Kalau gak disediakan tempat berjualan tapi ditertibkan akhirnya tetap bakal ada yang jualan di tiap titik, karena mereka (pedagang) butuh pemasukan,” lanjut Hendra.
Analogi itu disampaikan Hendra sebagai persamaan dalam aturan dihapuskannya tenaga honorer. Menurutnya jika memang akan dihilangkan status Non-ASN di setiap instansi, maka perlu adanya solusi bagi para pekerja yang sudah lama mengabdi dan berkontribusi.
“Harapan saya pemerintah bisa berikan perhatian kepada kami yang masih honorer. Kita tidak akan demo atau lakukan aksi anarkis karena kita tau aturan dan etika,” paparnya.
“Tapi minimal solusinya ada dan jelas. Kalau sekadar dihapuskan tenaga honorer tanpa ada solusi yang sudah gak bekerja nanti bagaimana, bisa menambah angka pengangguran juga,” tutup Hendra.*** (Bas)
