Kemudian, untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, diwujudkan dengan terbitnya Perda Kabupaten Nomor 8 tahun 2016, tentang Kawasan Tanpa Rokok dan telah terbentuknya Pusat Kesehatan Masyarakat dengan standar ramah anak.
Klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, diwujudkan dengan telah terbentuknya sekolah yang ramah anak, rumah ibadah ramah anak dan tersedianya pusat kreativitas anak atau sanggar seni, dan untuk klaster perlindungan khusus diwujudkan dalam bentuk tersedianya shelter dan rumah aman.
“Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan gambaran akan perkembangan signifikan dan konsistensi pemkab terkait dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Terima kasih dan selamat melakukan verifikasi, kami sangat terbuka menerima bimbingan dan arahan agar kami bisa lebih baik dalam melaksanakan pemenuhan hak anak ini,” jelas Iwan.
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA RI, Elvi Hendrani menjelaskan bahwa melalui verifikasi lapangan ini pihaknya akan memverifikasi mulai dari dokumen hingga kondisi dan implementasi di lapangan terkait penerapan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bogor, terutama lima klaster pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak.
“Secara garis besar kami akan melihat langsung ke lapangan, klaster 1 bagaimana, klaster 2 seperti apa, untuk melihat seperti apa, dari sisi kebijakan, implementasi dan pengawasan di lapangan. Lima klaster ini harus dimulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan karena itu menjadi pondasi yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Bogor Layak Anak,” kata Elvi.
Ditempat yang sama, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menambahkan, bahwa sebelum melakukan kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten/Kota ini, pihaknya telah melakukan pendampingan melalui kegiatan Bimbingan Teknis kepada 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.
“Semoga verifikasi lapangan ini bisa berjalan dengan baik, serta dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Bogor, Provinsi Jabar dan Pusat dalam memenuhi hak-hak anak. Kami juga berharap Kabupaten Bogor bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih,” pungkasnya.*** (YUD)
