BANDUNG – Pemilihan Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) disoal. Pasalnya, panitia pemilihan (panlih) terkesan terburu-buru. Yang lebih disorot, memunculkan nama-nama asing di dunia pendidikan Kota Kembang yang lolos validasi administrasi (tahap I) seleksi calon anggota DPKB.
Diantaranya; Dr. Adrian, Hadi Subari, Dr. Imas Sumiati, Habibatussholihah, Nelis Supriati, Dr. Nike Kamarudiani, Ramdhan Pratama, Sely Martini, Sofa Sari Miladiah, Dr. Teddy Hikmah Fauzi dan Dr. Yusup.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat (Jabar), Iwan Hermawan mengatakan, pengumuman panlih menimbulkan persepsi yang diselimuti kesuuzanan. Alhasil, membuat gelombang ketidakkondusipan di Kota Bandung.
“Terkesan terburu-buru. Mungkin biar cepat beres. Tapi dampak sosialnya, situasi dunia pendidikan kota Bandung jadi tidak kondusif,” ucap Iwan kepada Jabar Ekspres, Minggu (15/5).
“Banyak yang protes di media massa. Bahkan ada ormas yang siap-siap unjuk rasa ke Balai Kota karena menyangkut harga diri (pribadi dan organisasinya),” imbuh Iwan.
Tak hanya FAGI, kata Iwan, beberapa organisasi besar yang konsen pendidikan seperti; AMS, PGRI, FAGI, Fortusis, LBP2, GEMPPUR, MKKS, BMPS dan ormas lainnya di Kota Bandung pun sama.
“Merasa tidak puas dengan keputusan terburu-buru panlih yang hanya melakukan satu tahap,” kata Iwan.
Selain itu Tingkat kepercayaan dan rasa simpatik, lanjut dia, sebagian besar warga Pendidikan Kota Bandung jadi berkurang terhadap nama-nama besar yang menjadi panlih.
Kendati demikia, FAGI ajukan solusi demi kondusifitas dunia pendidikan kota Bandung. Yaitu; Wali Kota instruksikan Panlih lakukan seleksi tahap II sebagaimana aturan yang disosialisasikan Pansel.
“Jika tidak dilakukan dan memaksakan kehendak hanya hasil 1 tahap, maka diprediksi akan terjadi konflik yang berkepanjangan dalam dunia pendidikan di Kota Bandung. Mengingat, dalam waktu dekat akan menghadapi PPDB tahun 2022,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan, DPKB hanya sebagai pelengkap Pemkot Bandung saja, jika tidak mendapat legitimasi dari masyarakat pendidikan kota Bandung.
Terakhir, Iwan menyampaikan dua poin terkait polemik pemilihan DPKB ini. Pertama, panlih tidak punya waktu yang panjang untuk lakukan sampai tahap II. Kedua, biaya yang tersedia kurang untuk lakukan seleksi DPKB tahap II.(win)
