JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional di wilayah Jawa Barat telah mendapat perhatian penuh dari Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam perpres 87 Tahun 2021.
Sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Airlangga Hartarto bersama Pimpinan Lembaga dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat virtual untuk membahas percepatan pembangunan itu, pada Rabu (11/05).
Pada Rapat kerja itu dibahas untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Barat.
‘’Kita akan mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional,’’kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, pada Rabu, (11/5)
Menurut Airlangga Hartarto, rapat kerja ini membahas mengenai proyek yang telah konstruksi agar segera mendapat dukungan anggaran oleh kementerian dengan target penyelesaian pada 2024.
Dari hasil evaluasi, ada 170 proyek dengan nilai total sebesar 370,93 triliun dan proyek tersebut harus sudah memenuhi finansial closing dengan skema Kerjasama PEmerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan proyek-proyek itu, harus ada kepastian ketersediaan lahan dan proses perizinan.
Berdasarkan hasil Analisa KPPIP, BPKP, Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah, menurut perkembangannya dua proyek telah diselsesaikan dengan menelan anggaran sebesar Rp 1,4 T.
Sedangkan terdapat 10 Proyek dalam tahap konstruksi, dengan nilai Rp 7,7 T, untuk tahap penyiapan terdapat 52 Proyek dengan nilai Rp 52,3 T. Dalam tahap perencanaan ada 106 Proyek dengan nilai Rp 310,3 T
Dalam rapat kerja tersebut ada beberapa arahan strtegis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Beberapa proyek yang akan segera dilaksanakan di Jawa Barat di antaranya Pembangunan Akses Jalan Tol Cipali-Patimban.
Akses Jalan Tol Cipali Patimban
Proyek ini akan memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.
‘’Untuk Kementerian PUPR untuk mempercepat proses Financial Closing di Q1 2023 serta Kementerian Keuangan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah proyek tersebut,’’kata Airlangga Hartarto.
