BANDUNG – Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sedang menjadi sorotan publik saat ini. Pasalnya, polemik pengelolaan GBLA tak kunjung usai hingga menyebabkan stadion tak dapat digunakan.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, berkomentar mengenai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang saling memberi sindiran mengenai polemik GBLA lewat media sosial.
“Harus bisa dewasa secara politik. Karena media sosial itu sarana komunikasi politik terakhir, karena masih bisa lewat yang lain. Yang formal, seperti surat menyurat. Respon yang lebih bisa menghormati satu sama lain,” ujarnya saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (11/5).
“Pemprov tidak bisa semena-mena, dan Pemkot pun harus menghormati entitas pusat yang melekat di provinsi tadi,” tambahnya.
Muradi memaparkan, komunikasi lewat media sosial tidak akan efektif karena akan terjadi interupsi, peneguran formal adalah hal yang paling tepat.
“Komunikasi yang baik ya langsung saling kontak saja, RK kan punya nomor telepon Pak Yana, Pak Yana punya nomor telepon Pak RK. Saling komunikasi langsung kan bisa, komunikasinya tidak terinterupsi. Karena kalau lewat sosial media jadi kemana-mana nanti,” imbuhnya.
Muradi menambahkan, komunikasi lewat sosial media ini tidak sehat, seharusnya hal yang bersifat substansial bisa dikoordinasikan secara formal antara Pemprov dan Pemkot.
“Kalau ditegur formal ya akan dijawab formal, kalau ditegur informal ya akan dijawab informal juga. Misalnya lewat surat dan by phone bisa ada kontak. Cuman memang ini gak sehat, karena harus clear di awal, supaya sama-sama nyaman, kurangi informasi yang sifatnya informal,” jelas Muradi.
“Hal yang bersifat substansi, harus dikomunikasikan secara formal. Bikin surat, mempertanyakan ini itu ke pemkot, di pemkot menjawab lalu buat tim. Kan begitu. Kalau belum apa-apa sudah media sosial jadi rame lagi. Pak Yana konfirmasi lewat media sosial kanrena ditegur lewat media sosial,” sambungnya.
Muradi menambahkan faktor pelantikan Yana Mulyana sebagai walikota definitif yang memakan jangka waktu yang panjang juga mempengaruhi penindakan pengelolaan GBLA.
