JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan mafia minyak goreng, yang diduga mendanai wacana penundaan Pemilu 2024. Kendati demikian, Masinton menghormati independensi korps adhyaksa, yang saat ini tengah menyidik perkara dugaan korupsi ekspor minyak goreng.
“Independensi penegakan hukum Kejaksaan Agung harus kita hormati bersama. Tidak bercampur aduk dengan keriuhan politik. Biarkan hukum bekerja dengan mekanismenya,” kata Masinton dikonfirmasi, Selasa (26/4).
Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang memimpin Kejagung, melakukan penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak sawit. Dia mengungkapkan, Kejagung telah bekerja dalam senyap mengumpulkan seluruh informasi, keterangan dan alat bukti, hingga membawa pelaku kejahatan dituntut di pengadilan.
“Kita support Jaksa Agung beserta jajarannya melakukan investigasi dan penyidikan untuk mengungkap pelaku individu maupun korporasi yang terlibat, kemudian dalang dan aktor yang menggerakkan, serta motif para pelaku dan aktor yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dan menciptakan keresahan masyarakat luas,” ucap Masinton.
Lebih lanjut, Masinton mengatakan pihaknya menjaga dan menghormati seluruh tahapan penyidikan dan independensi penegakan hukum yang sedang berjalan di Kejagung. Termasuk, tutur dia, mendalami seluruh informasi yang berkembang di masyarakat dalam kasus kemahalan dan kelangkaan minyak goreng.
“Kejaksaan Agung memiliki perangkat dan instrumen yang memadai untuk menginvestigasi modus hingga selubung motif di balik kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng tersebut,” ungkap Masinton.
Sebelumnya, Masinton mengaku memiliki informasi, bahwa usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, disponsori oleh fundraising dari dana kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor, karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” ujar Masinton Pasaribu, Sabtu (23/4).
Termasuk, soal deklarasi dukungan terhadap wacana tiga periode oleh sejumlah elemen masyarakat. Dia menyebut, merupakan binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah (CPO).
