JAKARTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy meminta Presiden AS Joe Biden agar memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam ‘Negara Sponsor Terorisme’.
Tercatat sudah ada empat Negara masuk dalam daftar hitam ini versi Amerika Serikat (AS) yakni Korea Utara, Kuba, Iran, dan Suriah.
Banyaknya korban tewas dengan cara mengenaskan dan hancurnya seluruh kota, menunjukkan seberapa kejamnya pasukan Rusia.
Dalam pandangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy, apa yang terjadi di Ukraina saat ini adalah bukti yang jelas tentang kebrutalan Rusia.
Dalam panggilan telepon baru-baru ini, orang nomor satu di Ukraina itu meminta Presiden AS Joe Biden agar memasukkan Rusia ke dalam daftar ‘Negara Sponsor Terorisme’.
The Washington Post pertama kali melaporkan permintaan tersebut pada Jumat (15/4) waktu setempat.
Disebutkan bahwa Biden tidak melakukan tindakan spesifik selama panggilan itu, menurut The Washington Post.
Label tersebut dapat diterapkan ke negara mana pun yang telah “berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional,” kata Post, mengutip lembar fakta Departemen Luar Negeri.
Sejauh ini, ada empat negara yang dimasukkan dalam daftar tersebut. Korea Utara, Kuba, Iran, dan Suriah.
Lalu, apakah AS akan mempertimbangkan untuk menunjuk Rusia sebagai negara sponsor terorisme?
Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken keduanya tak menampkik kemungkinan itu.
Setiap negara yang dimasukkan dalam daftar tersebut bakal menerima sanksi paling agresif yang diterapkan pemerintah AS, seperti pembatasan transaksi keuangan dan ekspor dan penjualan pertahanan, serta bantuan asing.
Pemerintahan Biden telah memberlakukan sanksi keuangan dan sanksi lainnya terhadap Rusia, termasuk memblokir aksesnya ke sekitar setengah dari cadangan devisanya.
Tidak jelas bagaimana penunjukan seperti itu akan berdampak pada ekonomi Rusia.
Menurut beberapa pakar hukum, jika Biden memasukkan Rusia ke daftar hitam sebagai sponsor terorisme, perusahaan, individu, atau negara mana pun yang memenangkan putusan pengadilan terhadap Rusia dapat menuntut akses ke aset apa pun yang diblokir atau dibekukan dari pemerintah Rusia atau oligarki Rusia.
Penunjukan itu dapat mengangkat kekebalan diplomatik pada pejabat Rusia.
