BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur menteri yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat, teguran ini dilakukan Jokowi pada siaran Youtube Sekretariat Presiden Rabu (6/4) kemarin.
Menanggapi tersebut, Muradi, Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan UNPAD (Universitas Padjajaran), mengatakan bahwa Jokowi patut marah akan sosialisasi yang tidak bisa disampaikan menteri dengan baik.
“Saya kira presiden patut marah ya. Karena memang menteri harusnya bisa menjelaskan hal itu (perihal kenaikan harga BBM dan minyak goreng, red),” ujar Muradi kepada Jabar Ekspres, Kamis (7/4).
Dia memaparkan, bahwa komunikasi antara publik dan pemerintah tidak mungkin disampaikan seluruhnya oleh presiden.
“Rasionalitas (kenaikan harga BBM, red) penting untuk disampaikan. Komunikasi antara publik dan pemerintah gak bisa semuanya presiden yang menyampaikan. Jadi misalnya, kenapa minyak goreng, BBM naik itu harus ada rasionalisasinya, yang bisa menjelaskan ya teman-teman di kementerian. Sosialisasi yang seperti itu kan penting,” kata Muradi.
Dia menambahkan, komunikasi bisa dilakukan melalui bentuk langsung yaitu press conference, doorstop, atau melalui jajaran yang terkait, seperti pemerintah provinsi dan kota serta dinas perdagangan dan lain sebagainya.
Muradi berpendapat, menyebarkan informasi atau bekerja sama dengan media adalah langkah sosialisasi utama yang harus dilakukan para menteri.
“Mereka bisa memanfaatkan jejaring media, kemudian teman-teman di OKP, ormas, organisasi. Ya memang paling utama dan paling mudah sebenarnya dengan media. Nah ini langkah yang perlu dilakukan para menteri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Muradi menjelaskan, media dapat membangun kesepahaman antara pemerintah dengan publik.
“Media akan menyampaikan supaya terjadi kesepahaman antara publik dan pemerintah mengenai kebijakan yang dibuat. Simpel sih sebenarnya, bukan pekerjaan yang susah,” tutupnya.
