Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berharap program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.
“Diantara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial,” imbuh Budiono Subambang.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.
Dr. Paudah, M. Si, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa menegaskan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak.
“Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” tambah Paudah.
Sementara Gatut Sunu Wibowo, SE, Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, memaparkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain.
Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting.
Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.
Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%.
Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk.
Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan,” jelas Gatut Sunu Wibowo.
Senada dengan Gatut Sunu, Sutimin, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli stunting.
