Kelangkaan Solar Timbulkan Antrean, PKS Harap PertaminaTak Kurangi Pasokaan
JABAREKSPRES. COM – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyayangkan terjadinya kelangkaan solar hingga menimbulkan antrean di SPBU di beberapa wilayah di Indonesia.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pertamina untuk tidak mengurangi pasokan solar sekaligus memastikan tak adanya penyelewengan bahan bakar tersebut ke industri perkebunan maupun pertambangan.
Pemerintah juga didesak segera membayar utang Rp100 triliun ke PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi.
Amin beralasan volume solar bersubsidi sejumlah SPBU di berbagai daerah kian berkurang hingga separuhnya dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, sejumlah daerah mengalami kelangkaan.
Kelangkaan tersebut sampai menimbulkan antrean truk dan kendaraan lain di SPBU yang ingin menggunakan solar.
“Kelangkaan solar bisa berdampak semakin tingginya harga-harga akibat semakin mahalnya biaya logsitik, apalagi ini menjelang Ramadhan dan Idulfitri,” jelas Amin, Sabtu (2/4).
“Roda perekonomian pun mandek dan inflasi pun semakin tinggi akibat meroketnya harga kebutuhan rakyat,” sambungnya.
Kelangkaan solar yang terjadi tak lepas dari melambungnya harga minyak dunia baru-baru ini, tepatnya efek pecahnya perang Rusia dan Ukraina.
Amin khawatir, hal tersebut ada kaitannya dengan beratnya beban keuangan Pertamina karena semakin besarnya selisih antara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan harga pokok produksi solar.
Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberi kompensasi atas selisih harga bahan bakar minyak yang dibeli Pertamina di pasar global dengan harga jual ke masyarakat.
Diketahui subsidi harga tersebut guna mempertahankan harga tidak naik, yakni Rp7.650 per liter untuk bahan bakar jenis Pertalite dan Rp5.150 untuk solar.
Menurut Amin, jika memang Pertamina mengalami masalah dengan arus kas perusahaan akibat beban kenaikan harga minyak dunia, solusinya bukan membebani rakyat.
“Karena itu saya mendesak pemerintah agar segera membayar utang kompensasi subsidi BBM sebesar Rp 100 Triliun ke Pertamina,” desak Amin.
“Selain untuk menyehatkan keuangan Pertamina juga mencegah berkurangnya pasokan BBM bersubsidi,” tegasnya. (Fin/rt/rit)
