BANDUNG – Guna memaksimalkan dalam Pembentukan Badan Pengelola Cekungan Bandung, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan mencari seseorang yang nantinya akan melakukan koordinasi terhadap 5 Wilayah yang tergabung dalam Algomerasi Bandung raya.
Tak hanya melakukan koordinasi, dia juga melanjutkan nantinya orang tersebut akan mengurus penganggaran, dan melakukan eksekusi program.
“Jadi nanti dicari orang yang mampu menjadi Kepala badan yang membawahi 5 wilayah di Bandung Raya. Jadi nanti seperti Pemprov Jabar saja tapi versi kecilnya yang mengurusi lima wilayah. Jadi atasan kepala ini ada dua, Gubernur dan Kementerian (Kemendagri dan Kemenpan RB),” ucap Emil sapaan akrabnya saat di Gedung Sate, (31/3).
Saat disinggung terkait kriteria dari Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung seperti apa, Ridwan Kamil menyebut harus orang dari wilayah Bandung Raya yang memiliki kapasitas planologis yang baik, dan pantas dalam komunikasi politik.
“Idealnya orang dari wilayah Bandung raya, punya kapasitas planologis yang baik, kemudian luwes (pantas) dalam komunikasi politik,” katanya
Bahkan ia mengaku, hingga saat ini penanganan masalah di wilayah Bandung Raya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) yang diisi oleh Asisten Daerah (Asda) dua.
“Ini sudah mulai di kantor Bappeda, cuman di plt kan oleh Asda II. Untuk operasional dari Pemprov, saya yang gaji. Tapi kalau ada program akan dlihat, apakah bisa full dari kita. Kalau tidak, masing-masing berkontribusi yang penting urusan rakyat beres,” tuturnya
Untuk diketahui, Pembentukan Badan Pengelola Cekungan Bandung ini ditujukan guna meminimalisir terjadinya perselisihan di wilayah Algomerasi Bandung raya.
Emil menyebut, bahwa wilayah aglomerasi ini kerapkali berselisih paham dan kurang koordinasi terkait penyelesaian masalah seperti banjir atau lainya.
Sehingga, dengan adanya lembaga ini nantinya wilayah aglomerasi Bandung Raya mempunyai tempat formal untuk mengordinasikan permasalahannya
“Ada lima wilayah (Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang) yang sering bertengkar dan kurang koordinasi urusan banjir, saling menyalahkan, itu sekarang punya tempat formal untuk mengoordinasikan,” pungkasnya. (Mg4).
