“Tentunya ini harus ada MoU. pada dasarnya PPAT juga jangan ego sektoral. Karena kita juga yang merasakan langsung di lapangan, apabila ini bisa dikolaborasikan, maka tidak akan terjadi hambatan yang menjadi keraguan kepala desa selama ini. Mau tidak mau, kepala desa sebagai garda terdepan di wilayahnya harus dilibatkan dalam proses pembuatan sertifikat tanah yang belum bersertifikat,” pungkas Dadang. (yul)
Pemkab Bandung Laksanakan Sosialisasi Tingkatkan Pendapatan Daerah
