BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menilai bahwa Proses pelantikan Yana Mulyana menjadi Walikota definitif dinilai sangat lamban.
Sehingga, menurut ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan mengatakan jika proses pelantikan Walikota definitif belum juga selesai. Maka, nantinya akan berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
Bahkan Tedy juga mengungkapkan, jika status Yana Mulyana masih menjadi PLT, nantinya tidak akan bisa berbuat banyak dalam menentukan kebijakan.
“Hari ini di lapangan pelayanan tidak optimal, ada beberapa kepala Dinas menjadi PLT (Pelaksana Tugas), ada jabatan karena pensiun. Contoh Kepala Dinas Kebakaran (Diskar PB), kosong,” ucapnya pada Senin (28/3)
“Dan ada juga beberapa Camat yang kosong belum terisi, ada Sekcam (Sekertaris Camat), contoh di Panyileukan ada yang wafat masih belum terisi juga,” imbuhnya
Selain adanya hal tersebut, Teddy juga menyampaikan bahwa saat ini ada Kepala sekolah yang memegang tiga sekolah sekaligus
“Ada Kepala Sekolah sampai pegang empat sekolah, di daerah saya ada sampai tiga SMP dirangkap satu orang, itu bagaimana bisa efektif dan optimal sementara kita akan hadapi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” ungkapnya.
“Jadi ada Kepala Sekolah seperti SMP 51 tapi dia harus megang SMP 42 dan 46, kan otomatis tidak optimal, itu baru pengisian jabatan yang akhirnya bisa gejed (terhambat),” tambahnya
Tak hanya itu juga, Teddy menuturkan ada beberapa, pengadaan hingga perbaikan fasilitas umum juga ikut terganggu akibat lambanya proses pelantikan Yana Mulyana menjadi Wali Kota definitif.
“Kita saksikan juga terkait dengan penanganan di lapangan, banyak laporan PJU (Penerang Jalan umum) mati tidak ditindaklanjut karena masih PLT, belum bisa optimal penggunaan anggaran, jadi tentu yang dirugikan adalah masyarakat,” pungkasnya (Mg4).
