Jabarekspres.com – Polisi Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pesan yang berisi kritikan pedas disampaikan Fadli Zon buntut klaim Luhut soal adanya big data kalau masyarakat banyak yang ingin menunda Pemilu 2024 nanti.
Yang membuat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu geram, big data yang sempat diklam Luhut justru enggan dibuka dihadapan publik.
Lebih jauh, Fadli Zon pun menilai klaim 110 juta orang di media sosial yang disebut setuju agar gelaran Pemilu 2024 diundur harus dipertanggung jawabkan.
Menurutnya, penting data ini dibuka. Pasalnya masyarakat pun harus tahu apalagi klaim ini disampaikan secara terbuka oleh sosok Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik?” ucap Fadli Zon dilansir dari Fajar.co.id.
“Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu,” sambung Politisi Partai Gerindra itu.
“Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi,” ucap Ketua BKSAP DPR RI itu menandaskan.
Sebagai informasi, sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim dirinya memiliki data soal masyarakat dukung penundaan Pemilu 2024 .
Dalam klaimnya, itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bila dukungan penundaan pemilu yang disuarakan masyarakat hasil dari analisis big data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya pemerintah telh memantau percakapan 110 juta orang di media sosial. Hasilnya, masyarakat enggan pemerintah mengeluarkan Rp110 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 mengingat masih masa pandemi Covid-19.
Selain Luhut, beberapa waktu yang lalu isu penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin.
Saat itu, Gus Muhaimin, mengatakan dirinya akan mengusulkan Pemilu 2024 agar diundur maksimal dua tahun. Dia akan membicarakan usulan ini ke Jokowi dan pimpinan partai.
“Saya mengusulkan (pelaksanaan) Pemilu 2024 ditunda, satu atau dua tahun,” kata dia.
“Saya (akan) sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,” ujar mantan Menteri Tenaga kerja (Menaker) itu menambahkan.
Kendati menyuarakan penundaan Pemilu 2024, Muhaimin mengaku belum bisa memastikan apakah usulan pribadinya ini bisa diterima semua stakeholder di politik atau tidak.
