Ono Surono Dorong Program Pengolahan Produk Perikanan dan Kelautan Berbasis Rakyat

BANDUNG – Indonesia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut dan panjang pantai terpanjang ke 3 di dunia.

Salah satunya adalah di Kabupaten Indramayu yang memiliki panjang pantai 147 Km (terpanjang di Jawa Barat).

“Indramayu merupakan produsen perikanan tangkap, budidaya dan garam terbesar di Jawa Barat. Sehingga Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Indonesia maupun di Indramayu merupakan potensi raksasa ekonomi yang seharusnya bisa mensejahterakan para pelaku usahanya,” kata Anggota DPR RI Komisi IV, Ono Surono, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan Tema Peluang dan Tantangan Potensi Olahan Produk Perikanan dan Kelautan Indramayu yang digelar Forum Indramayu Studi dan Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Dharma Ayu (IKADA) Bogor, Kamis (10/3).

Ono menuturkan sejak umur 22 tahun di tahun 1996, dirinya sudah berkecimpung dalam usaha perikanan, dari mulai perikanan tangkap, budidaya ikan/udang sampai menjadi bakul/pedagang ikan/udang.

Saat itu, kata Ono, kondisi nelayan, pembudidaya ikan masih menjadi kelompok usaha yang belum disentuh oleh program-program pemerintah.

“Hal itulah yang menjadi dasar saya masuk ke dunia politik untuk bisa ikut berkontribusi dalam mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan/program perikanan dan kelautan yang akan mensejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Ono juga melihat sejumlah permasalahan di antaranya derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli nelayan dan pembudidaya ikan yang masih samgat rendah.

Selain itu, permasalahan dasar di perikanan tangkap, budidaya dan pergaraman yang masih sangat besar terutama masalah infrastruktur, sarana/prasarana, permodalan, teknologi, dan lain-lain.

“Anggaran pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan yang masih sangat kecil. Bila dirata-ratakan dari mulai APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, sebesar 0,4 – 0,5 persen dari seluruh jumlah APBN dan APBD.  Sehingga dengan luas laut, panjang pantai dan jumlah pelaku usaha di Indonesia, di provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai laut dan pantai, dipastikan tidak akan mampu membangkitkan raksasa ekonomi perikanan dan kelautan,” bebernya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan